Dua Tahun Pemerintahan,Suara di Ruang Publik

Pada Selasa, 20 Oktober 2026, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun. Tanggal yang lazim menjadi kesempatan memaparkan hasil kerja itu juga diisi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil. Aksi berlangsung di Jakarta dan Yogyakarta; catatan lokal juga merekam demonstrasi di Bandung. ^{[1][5][8][10]}

Ada dua pernyataan yang hadir berdekatan, tetapi tidak saling membatalkan keberadaan satu sama lain. Sekretariat Kabinet menerbitkan ringkasan program pemerintah, sementara sejumlah peserta aksi mendesak jawaban atas lingkungan, ekonomi, dan kebebasan sipil. Di Bundaran HI, Greenpeace menyampaikan kritik iklim melalui spanduk. ^[1][7]

Kronik ini menempatkan 20 Oktober sebagai momen jangkar. Aksi lanjutan pada 28 dan 29 Oktober dibaca sebagai jejak setelahnya, bukan seolah-olah seluruh rangkaian berlangsung pada satu hari. Batas pengamatan ditutup pada 31 Oktober 2026. ^[9][12]

Kabinet Merah Putih dibentuk pada 20 Oktober 2024. Memasuki ulang tahun keduanya, pemerintah menonjolkan ketahanan pangan, pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan hilirisasi. Dalam publikasi resminya, Sekretariat Kabinet menyebut program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 62 juta penerima manfaat. Angka ini adalah capaian yang diklaim pemerintah, bukan ukuran dampak yang diaudit secara independen dalam kronik ini. ^[1]

Di luar pernyataan institusi, pandangan publik muncul melalui penelitian opini. Poltracking Indonesia mewawancarai 1.220 responden pada 30 September sampai 7 Oktober. Lembaga itu melaporkan 55,3% responden puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dan 40,9% tidak puas. Temuannya juga menunjukkan perbedaan penilaian antarsektor, dengan ekonomi menjadi salah satu perhatian. ^[2]

Survei SMRC, terhadap 1.213 responden pada 1-10 Oktober, melaporkan 44,5% puas dan 53,4% tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Keduanya tidak layak dihitung rata-rata: objek pertanyaannya berbeda dan SMRC menggunakan gabungan wawancara telepon serta tatap muka, sedangkan Poltracking menggunakan wawancara tatap muka. ^[2][3]

Sehari sebelum peringatan, Amnesty International Indonesia menerbitkan evaluasi yang mengkritik perlindungan hak asasi manusia, kondisi ruang sipil, dan pelibatan aparat keamanan dalam urusan sipil selama dua tahun pertama. Ini merupakan penilaian organisasi pemantau HAM yang penting dicatat sebagai pandangan teratribusi, bukan vonis hukum terhadap pemerintah. ^[4]

Di Jakarta, BEM Universitas Indonesia dan elemen mahasiswa serta masyarakat sipil dalam Komite Sadar mengadakan rangkaian aksi. Laporan NU Online mencatat Tugu Proklamasi sebagai salah satu titik, dengan lima rumpun tuntutan: penanganan bencana dan kerusakan lingkungan, perbaikan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, dan keterjangkauan layanan publik. Tuntutan tersebut adalah agenda yang disuarakan demonstran, bukan putusan bahwa setiap dugaan di dalamnya telah terbukti. ^[5]

Sore hari, jurnalis Katadata melaporkan peserta berkumpul di kawasan Tugu Tani sejak sekitar pukul 15.00 WIB. Perwakilan mahasiswa dan masyarakat sipil bergantian berorasi. Seorang penggerak aksi dari BEM UI mengajak massa mengangkat tiga jari; menurut penjelasannya, gestur itu menyampaikan kekecewaan terhadap arah pemerintahan. Makna tersebut melekat pada aksi, tidak dapat dianggap sebagai sikap semua warga Indonesia. ^[6]

Pada hari yang sama, Greenpeace Indonesia menggelar aksi tersendiri di Patung Selamat Datang, Bundaran HI. Dua spanduk menghubungkan isu krisis iklim dengan beban biaya hidup. Bagi penyelenggaranya, urusan kebakaran hutan dan lahan bukan semata laporan lingkungan, melainkan persoalan kesehatan dan penghidupan masyarakat. Pernyataan kausal yang lebih luas dari organisasi tersebut tetap merupakan argumentasi mereka, bukan pembuktian tunggal untuk semua kenaikan harga. ^[7]

Di Yogyakarta, demonstrasi di DPRD DIY diwarnai ketegangan pada sore hari: sebagian massa saling dorong dengan petugas dan melempar botol. Ketua DPRD menyatakan akan meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat. Di Bandung, mahasiswa dan kelompok sipil juga menggelar protes pada 20 Oktober, mengangkat persoalan lingkungan, ekonomi, agraria, dan ruang kebebasan. Bentuk dan tuntutan tiap kota tidak sepenuhnya sama. ^[8][10]

Peringatan itu tidak berakhir pada satu tanggal. Di Bandung, demonstrasi kembali tercatat pada 26, 28, dan 29 Oktober. Di Jakarta, BEM UI bersama Komite Sadar kembali hadir di Bundaran HI pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober, melalui aksi Indonesia Sadar. Seruan "Lima Perintah Rakyat" merangkum desakan mengenai bencana dan tata lahan, penggunaan anggaran, pendidikan dan pekerjaan, penegakan hukum, serta kebebasan sipil. ^[9][10]

Kantor Staf Presiden, sebagaimana dikutip Katadata pada 28 Oktober, menyatakan kesiapan menerima aspirasi dan meminta aksi berlangsung tertib. Namun jalannya protes juga memunculkan persoalan penanganan massa. IDN Times melaporkan pembatasan akses jurnalis, permintaan maaf Polda Metro Jaya kepada pers, serta ketegangan yang berujung penggunaan gas air mata. Penerimaan aspirasi dan tata cara pengamanan merupakan dua hal berbeda yang sama-sama perlu dicatat. ^[9][12]

Polisi mengamankan 19 orang terkait aksi 28 Oktober, termasuk seorang anak. Kepolisian menyebut dugaan adanya barang yang dapat digunakan untuk gangguan ketertiban; tim advokasi mempertanyakan dasar dan cara penangkapan. Seluruh 19 orang dilaporkan telah dipulangkan pada 29 Oktober. Klaim yang saling bertentangan mengenai legalitas tindakan aparat tidak diselesaikan hanya dengan fakta pemulangan. ^[11]

Pada 29 Oktober, mahasiswa Trisakti juga berdemonstrasi di Jakarta dan seorang perwakilan Istana menemui mereka untuk menerima tuntutan. Di Bandung, mahasiswa menagih kelanjutan aspirasi yang diterima DPRD Jawa Barat. Hingga batas 31 Oktober, sumber yang ditelaah belum cukup untuk memastikan pelaksanaan seluruh tuntutan tersebut. Janji menerima atau meneruskan aspirasi bukan bukti bahwa seluruh kebijakan yang dipersoalkan sudah berubah. ^[10][12]

Dalam pembacaan kuratorial karya ini, Oktober 2026 memperlihatkan bertemunya dua cara mempertanggungjawabkan masa jabatan: pemerintah menyusun narasi hasil program, sementara demonstran menanyakan manfaat, prioritas, dan akibat yang mereka rasakan. Dua cara itu berbeda kedudukan. Publikasi capaian membuktikan apa yang diumumkan pemerintah; unjuk rasa membuktikan adanya kritik yang diucapkan, bukan otomatis kebenaran semua tuntutannya. ^[1][5][9]

Hasil Poltracking dan SMRC memperlihatkan pentingnya membaca pertanyaan sebelum angka. Kepuasan terhadap pemerintahan dalam satu survei tidak identik dengan kepuasan terhadap presiden dalam survei lain. Tidak satu pun angka tersebut memberi mandat untuk menyebut pengunjuk rasa mewakili seluruh bangsa atau sebaliknya meniadakan keresahan mereka. Survei memiliki populasi sasaran, periode, dan batas kesalahan; aksi jalanan memiliki pelaku serta tuntutan yang dapat dilacak. ^[2][3]

Peristiwa ini juga menyimpan pertanyaan tentang ruang sipil. Kritik Amnesty sebelum peringatan, hambatan liputan pers saat aksi lanjutan, dan silang pandangan mengenai penangkapan mengingatkan bahwa perdebatan atas kebijakan berjalan bersamaan dengan perdebatan tentang bagaimana warga boleh menyampaikan kritik. Semua itu layak dicatat dengan atribusi dan tanpa menganggap tuduhan yang belum diputus sebagai kebenaran hukum. ^[4][11][12]

Yang patut tinggal dalam ingatan sejarah bukan keputusan sederhana bahwa dua tahun itu "berhasil" atau "gagal", melainkan peristiwa publik yang menunjukkan ukuran-ukuran pertanggungjawaban sedang diperebutkan maknanya. Pada 31 Oktober 2026, tuntutan, respons, dan penyelesaian kebijakan belum membentuk satu cerita yang tuntas; arsip ini mencatat babak yang benar-benar sudah terjadi. ^[9][10][12]

Arah karya yang diusulkan adalah komposisi vertikal 4:5 berjudul kerja Dua Ruang, Satu Tanggal. Metafora utamanya sebuah bidang kalender abstrak yang terbelah oleh satu garis waktu: di satu sisi tersusun lajur-lajur rapi, di sisi lain garis serupa berubah menjadi gelombang suara. Tanggal 20 Oktober menjadi simpul yang bertemu dengan gema 28 dan 29 Oktober, tanpa membuatnya tampak sebagai dokumen resmi. ^[1][9][12]

Tiga motif pendamping dapat digunakan secara terbatas: bentuk tiga garis tegak yang merujuk gestur demonstran, jejak titik yang menandai keberagaman kota, dan ruang kosong yang menyatakan jawaban masih terbuka. Ini pembacaan seni, bukan foto lokasi, potret peserta, atau kesaksian baru. Metafora tidak dimaksudkan menggantikan bukti tentang isi tuntutan dan peristiwa di jalan. ^[6][9]

Belum ada karya final yang diserahkan untuk diperiksa. Karena itu, rancangan ini bukan klaim bahwa artwork sudah selesai, diterbitkan, atau menjadi NFT. Hindari wajah yang dapat dikenali, lambang institusi tanpa izin, tiruan dokumen negara, dan dramatisasi kekerasan. Pemeriksaan hak visual serta persetujuan kurator manusia tetap diperlukan sebelum penggunaan komersial.

1. [1]Sekretariat Kabinet RI. Seskab Teddy Bagikan Sekilas Cuplikan Hasil Nyata 2 Tahun Pemerintahan. 2026-10-20.https://setkab.go.id/seskab-teddy-bagikan-sekilas-cuplikan-hasil-nyata-2-tahun-pemerintahan/
2. [2]Poltracking Indonesia. Rilis Temuan Survei Nasional Tatap Muka Poltracking Indonesia: Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. 2026-10-19.https://poltracking.com/rilis-temuan-survei-nasional-tatap-muka-poltracking-indonesia-evaluasi-dua-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran/
3. [3]Saiful Mujani Research and Consulting. Kepuasan Publik pada Kinerja Presiden Prabowo Anjlok dari 81 Persen menjadi 45 Persen. 2026-10-16.https://saifulmujani.com/kepuasan-publik-pada-kinerja-presiden-prabowo-anjlok-dari-81-persen-menjadi-45-persen/
4. [4]Amnesty International Indonesia. Rapor Merah HAM Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. 2026-10-19.https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/rapor-merah-ham-dua-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran/10/2026/
5. [5]NU Online Jakarta / Nabil Pratama Nusantara. BEM UI Demo Dua Tahun Prabowo-Gibran, Bawa 5 Tuntutan dari Bencana hingga Ekonomi. 2026-10-20.https://jakarta.nu.or.id/jakarta-raya/bem-ui-demo-2-tahun-prabowo-gibran-bawa-lima-tuntutan-dari-bencana-hingga-ekonomi-uVrem
6. [6]Katadata / Sukriwan Ramadhan. Mahasiswa Angkat Tiga Jari di Tugu Tani, Evaluasi Dua Tahun Prabowo-Gibran. 2026-10-20.https://katadata.co.id/berita/nasional/6ad742f4d1b42/mahasiswa-angkat-tiga-jari-di-tugu-tani-evaluasi-dua-tahun-prabowo-gibran
7. [7]Greenpeace Indonesia. Hidup Rakyat Makin Sesak, Greenpeace Indonesia Desak Pemerintah untuk Serius Tangani Krisis Iklim. 2026-10-20.https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/68080/hidup-rakyat-makin-sesak-greenpeace-indonesia-desak-pemerintah-untuk-serius-tangani-krisis-iklim/
8. [8]IDN Times Jogja / Tunggul Damarjati. Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran di DPRD DIY Diwarnai Ricuh. 2026-10-20.https://jogja.idntimes.com/news/jogja/demo-2-tahun-prabowo-gibran-di-dprd-diy-diwarnai-ricuh-00-6gk18-nk72hq
9. [9]Katadata / Andi M. Arief dan Mela Syaharani. Polisi Cegat Pedemo di Beberapa Titik, 4 Ribu Orang Gelar Aksi di Bundaran HI. 2026-10-28.https://katadata.co.id/berita/nasional/6ae1d37471a5c/polisi-cegat-pedemo-di-beberapa-titik-4-ribu-orang-gelar-aksi-di-bundaran-hi
10. [10]IDN Times Jabar / Azzis Zulkhairil. Mahasiswa Bandung-Masyarakat Menggugat Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. 2026-10-31.https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/mahasiswa-bandung-masyarakt-menggugat-dua-tahun-rezim-prabowo-gibran-00-nqtvm-y4jpdq
11. [11]Tirto / Hanang Septioyudho. 19 Orang Ditangkap Saat Demo di Bundaran HI Dibebaskan. 2026-10-29.https://tirto.id/19-orang-ditangkap-saat-demo-di-bundaran-hi-dibebaskan-hEoA
12. [12]IDN Times / Rochmanudin Wijaya. 13 Fakta Demo Mahasiswa 28-29 Oktober 2026 di Jakarta. 2026-10-31.https://www.idntimes.com/news/indonesia/13-fakta-demo-mahasiswa-28-29-oktober-2026-di-jakarta-00-7lwyz-g35dp2